Penundaan Pilkades 2021 di Sampang, Masyarakat: Terkesan Permainan Politik dan Siap Melakukan Demo

Berita Baru Madura, Sampang – Rencana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021 secara serentak di Kabupaten Sampang, Madura, hingga kini masih belum menemukan kejelasan.

Namun sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Pilkades 2021 di Sampang ini akan ditunda pada tahun 2025 mendatang. Dikarenakan masih dalam keadaan Covid-19.

Dalam hal ini, redaksi mencoba untuk melakukan survei dibeberapa desa untuk menanggapi kabar penundaan Pilkades serentak 2021.

Salah satunya, dikatakan Salman Shelor warga Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal. Ia mengatakan rencana penundaan Pilkades ini terkesan dipolitisasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

“Banyak masyarakat disini menduga penundaan Pilkades ini terkesan ada permainan politik Pemkab Sampang. Ini dugaan masyarakat,” katanya, Sabtu (10/4/21).

Ia juga menyarankan, Pemkab Sampang harus memberikan alasan yang masuk akal kepada masyarakat. Jangan cuman memberikan alasan masih Covid-19.

“Kalau alasan masih Covid-19, itu di Kabupaten Bangkalan berani menyelenggarakan Pilkades. Kenapa di Sampang nggak berani? Ini perlu ada ketegasan dari Pemkab,” tegas Salman.

Selain itu, Abdul warga asal Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah juga menyampaikan bahwa masyarakat akan melakukan demonstrasi besar-besaran jika Pilkades serentak ditunda.

“Masyarakat disini ada yang mau demo besar-besaran mas, jika Pilkades serentak ini ditunda,” kata Abdu kepada Berita Baru Madura.

Abdul juga menyampaikan, masyarakat diharapkan untuk tenang dulu sembari menunggu keputusan dari Bupati Sampang, H. Slamet Junadi.

“Masyarakat jangan terprovokasi dengan kabar yang tidak benar, kita tunggu keputusan Bupati Sampang dulu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Chalilurrachman menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan kajian terhadap Peraturan Bupati terkait pelaksanaan Pilkades di Sampang.

“Perbup itu kalau sudah selesai pasti akan disosialisasikan, tidak mungkin perbub yang jadi itu tertutup pasti kita akan sampaikan kepada masyarakat, atau pun di wilayah kecamatan pada saatnya kita lakukan sosialisasi,” terangnya.