Pemkab Bangkalan Targetkan Aset Tanah Semuanya Bersertifikat

Berita Baru Madura, Bangkalan – Sebanyak 1.144 aset tanah milik Pemerintan Kabupaten Bangkalan belum disertifikat. Sesuai permintaan KPK, seluruh tanah aset milik Pemkab harus disertifikat. Untuk itu, Pemkab Bangkalan optimis tahun ini aset tersebut bersertifikat semua.

Kepala Bidang Sarana dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan, Raden Panji Abdoesjahid menyampaikan proses pensertifikatan aset tanah daerah itu sudah dimulai sejak tahun 2021.

“Namun hingga berganti tahun, baru sekitar 64 bidang yang sudah selesai disertifikat. Tahun 2021 target kita 639 bidang, sudah selesai 64. Sisanya dalam proses,” katanya.

Sementara untuk tahun ini, lanjutnya, sesuai hasil rapat dengan KPK, semua aset tanah yang tercatat harus sudah disertifikat. Sjahid optimis mampu menyelesaikannya.

Sebab menurutnya, 152 bidang sudah diukur dan sekitar 40 bidang akan diserahkan ke pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.

“Kami berusaha saja, karena sebagian sudah diukur. Sedangkan prosesnya yang lama di pengukuran,” katanya.

Selain itu, Sjahid juga menjelaskan, kegiatan pensertifikatan aset tersebut dianggarkan Rp 609.418.541 pada tahun 2021 terealisasi Rp 366.199.660. Sedangkan tahun 2022 dianggarkan Rp. 621.067.000.

Dia mengaku, anggaran tersebut dirasa masih kurang, sebab dalam setiap bidang tanah membutuhkan sekitar Rp 1,6 juta.

“Itu di luar biaya di Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena pendaftaran di BPN juga ada biayanya,” katanya.

Meski demikian, Pemkab berharap kepala desa ikut berperan aktif dalam proses pensertifikatan aset tersebut, sehingga prosesnya bisa berjalan lancar.

“Peran serta kepala desa sangat penting untuk membantu kelancaran proses pensertifikatan aset ini,” tandasnya.