DPRD dan Pemkab Sampang Bahas Raperda APBD 2025, Defisit Capai Rp22,59 Miliar

Berita Baru, Sampang  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang bersama Pemerintah Kabupaten menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan berlangsung di Aula Paripurna DPRD Sampang pada Kamis (31/10/2024) dan dihadiri oleh Pj Bupati Sampang, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forkopimda, serta Kepala OPD dan Camat se-Sampang.

Dalam penjelasannya, Pj Bupati Rudi Arifiyanto memberikan gambaran umum mengenai Rancangan APBD 2025. Ia menyatakan, “Anggaran Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD 2025, berupa Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, dianggarkan sebesar Rp 2.772.271.137.208.” Rudi merinci bahwa Pendapatan Asli Daerah dialokasikan sebesar Rp 421.162.389.558, sedangkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi mencapai Rp 1.656.108.747.650.

Lebih lanjut, Rudi menyampaikan bahwa total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2.999.861.294.429. Belanja tersebut mencakup belanja operasi, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, belanja hibah, serta bantuan sosial.

“Belanja hibah dan Bansos pada Rancangan APBD tahun 2025 sebesar Rp 1.630.844.296.577,” imbuhnya.

Rudi juga menginformasikan mengenai belanja modal untuk peralatan, mesin, gedung, jalan, jaringan, irigasi, dan aset tetap lainnya yang dianggarkan sebesar Rp 152.637.430.301. Selain itu, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000.

“Terakhir, belanja transfer untuk bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 311.379.567.550,” tambahnya.

Dari hasil perhitungan, Rancangan APBD 2025 menunjukkan adanya defisit sebesar Rp 22.590.157.221. Defisit ini akan ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) TA 2024, yang diproyeksikan sebesar Rp 72.298.721. Selain itu, juga ada Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 500.000.000.

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 49.939.661.500, yang digunakan untuk membayar cicilan pokok utang jatuh tempo kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur terkait Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional. “Pembiayaan Netto atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 22.590.157.221 dialokasikan untuk menutup defisit anggaran belanja,” pungkasnya.-