Bupati Bangkalan Ra Latif Imron Terima Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI

Berita Baru Madura, Bangkalan – R Abdul Latif Amin Imron Bupati Bangkalan menerima Kunjungan kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke Kabupaten Bangkalan.

Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan. Salah satu pembahasan dalam agenda itu yakni mengenai Participating Interest (PI) Migas untuk wilayah Kabupaten Bangkalan

Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Bambang Hariyadi menyampaikan, Bangkalan merupakan wilayah yang memiliki kandungan migas besar yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).

Untuk itu ia menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan mendapatkan PI 10 persen dari Migas tersebut. Kata dia harus ada regulasi yang perlu dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.

“Makanya semua stakeholder yang ada di Bangkalan yang memliki wewenang, bisa bersatu untuk kepentingan masyarakat. Dan kami tidak akan menutup telinga, kita mengetahui ini gasnya dari sini tetapi masyarakatnya tidak mendapatkan, dan itu harus diperjuangkan,” kata Bambang.

Untuk mengatasi itu, Bambang berharap supaya Bupati Bangkalan memberikan dorongan untuk melakukan program strategis Nasional Jaringan Gas Masyarakat (Jargas).

“Tadi juga ada dari salah satu pihak PGN selaku pengelola Jargas agar Bupati mengusulkan ke Kementerian SDM. Saya akan berusaha maksimal untuk membantu agar Jargas terealisasi di Bangkalan,” ujarnya.

Sementara itu, R Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, Pemkab saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan PI 10 persen dari Migas, sehingga nantinya Perpres 80 tentang percepatan pembangunan bisa segera terlaksana.

“Upaya ini kami lakukan, mudah-mudahan perjuangan ini segera membuahkan hasil,” kata orang nomor satu di Bangkalan itu.

Selain itu, Bupati yang disapa Ra Latif tersebut menyampaikan, seharusnya Bangkalan mendapatkan dan bisa menikmati hasil dari sumberdaya alamnya, sehingga upaya mendapatkan PI 10 persen dari Migas terus dilakukan.

“Kami meminta dukungan dari Komisi VII supaya proses pengajuan kami bisa lebih cepat, dan saat ini prosesnya sudah berjalan,” pungkasnya.