Kebijakan Investasi Masih Menjadi Ancaman Bagi Pembangunan Hijau

Berita Baru, Jakarta – Undang-undang investasi adalah salah satu kebijakan pemerintah yang berpotensi besar menjadi ancaman bagi program pembangunan berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Hal ini disampaikan oleh Naomi Marasian dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PtPPMA) dalam Podcast ke-3 Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT), Selasa (5/10)

Kebijakan investasi, tegas Naomi, berpotensi besar mengancam karena itu tidak berpihak pada lingkungan.

“Yang jelas, ketika tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi ancaman yang besar untuk kelestarian lingkungan,” ungkap Naomi.

Dalam Podcast yang dihadiri pula oleh Mathius Awoitauw Bupati Jayapura ini, Naomi membeberkan dua (2) tantangan lain yang PtPPMA hadapi ketika melakukan advokasi kepada masyarakat kampung di Jayapura berkenaan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Pertama, pemahaman tentang kampung dalam arti apa saja potensi dan kekurangannya masih kurang.

“Jadi, dari sini, diperlukan sebuah modal untuk melakukan pemetaan tersebut, sehingga kita bisa mudah dalam mencari pihak mana saja yang bisa diajak sinergi,” paparnya.

Kedua, implementasi kebijakan masih lemah. Kebijakan yang mendukung pembangunan hijau, kata Naomi, memang sudah ada. Namun, dalam implementasinya lemah.

“Yang juga menjadi tantangan kami adalah soal implementasi kebijakan memang. Jadi, harapannya ke depan, di tingkat implementasi Pemerintah Provinsi sekaligus Pemerintah Pusat bisa sepenuh hati mendukung kelestarian hutan Papua,” kata Naomi.

Diskusi yang mengangkat tema Belajar Dari Penerapan TAKE Kabupaten Jayapura ini diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dan didukung Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budger Center, The Reform Initiatives (TRI), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).