Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Hasil Survei LeaN On: 30 Persen Kelompok Rentan Belum Tersentuh Bansos
Peneliti Utama Survey Endline LeaN On Cooperative for Civil Society Resources Development (CIRCLE) Indonesia Isma Novitasari Yusadiredja saat memaparkan hasil survey LeaN On dalam diseminasi dan press briefing yang diselenggarakan BNPB dan Mercy Corps Indonesia secara daring, Selasa (10/8).

Hasil Survei LeaN On: 30 Persen Kelompok Rentan Belum Tersentuh Bansos



KNPI

Berita Baru, Jakarta – Peneliti Utama Survey Endline LeaN On Cooperative for Civil Society Resources Development (CIRCLE) Indonesia, Isma Novitasari Yusadiredja menyebutkan pemberian bantuan sosial (Bansos) bagi kelompok rentan masih ada sekitar 30 persen yang belum tersentuh.

Hal tersebut disampaikan Isma saat menjadi narasumber pada diseminasi dan press briefing bertajuk Sinergi dan Pelibatan Aktif Kelompok Rentan Termarginalkan untuk Komunikasi Risiko dan Perlindungan Pandemi yang Setara yang diselenggarakan oleh program LeaN On by INVEST DM melalui kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (10/8).

Isma menyampaikan, mereka yang belum mempunyai akses JKN dan BPJS Kesehatan disebabkan oleh banyak faktor, misalnya tidak punya KTP, perbedaan domisili, serta diskriminasi gender.

Selain itu, Isma juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ada kelompok masyarakat rentan yang tidak mempercayai COVID-19 meski mereka sudah diberikan penyuluhan.

“Hal ini disebabkan banyaknya hoaks yang beredar sehingga menjadikan informasi tidak efektif,” tuturnya.

Dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes), Isma mengatakan masyarakat masih memiliki hambatan dalam menerapkan prokes yang disebabkan oleh alasan finansial dan akses kesehatan yang susah.

“Kita melihat 36 persen masyarakat masih khawatir akan tidak bisa makan minggu depan, apalagi untuk bulan depan, demikian juga akses mereka terhadap akses kesehatan takut tidak dapat menebus obat, dan lain-lain. Mereka yang khawatir tidak dapat melakukan prokes karena hambatan finansial ini. Makan yang diutamakan dibanding prokes,” tegas Isma.

Untuk memberikan akses informasi yang rata pada masyarakat, Isma mendorong agar informasi pandemi yang disampaikan oleh petugas kesehatan harus menghindari penggunaan istilah klinis dan sebaiknya lebih menekankan pada menguatkan kemampuan diri (self-efficacy) menerapkan prokes dengan menggunakan bahasa yang sederhana.

“Informasi yang akurat dan jelas mengenai COVID-19 harus disajikan kepada masyarakat untuk menghilangkan rasa takut yang tidak perlu,” tuturnya.

Ia juga mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem perlindungan sosial agar lebih komprehensif dengan tata kelola yang baik dan tepat sasaran, serta dengan advokasi ke tingkat desa dan kelurahan untuk memasukkan kelompok marjinal dalam sistem jaminan sosial dengan tetap menjaga privasi mereka.