Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Bangkalan dalam Transisi: Melawan Oligarki dan Menyongsong Masa Depan

Bangkalan dalam Transisi: Melawan Oligarki dan Menyongsong Masa Depan



KNPI

BANGKALAN merupakan sebuah kabupaten yang secara geografis dekat dengan pusat-pusat kekuasaan, ironisnya kerap tertinggal dalam banyak aspek pembangunan. Di balik kearifan lokal yang kuat, tersimpan narasi suram yang terus bergulir: korupsi yang menjadi benalu bagi kemajuan, pendidikan yang terperosok dalam stagnasi, dan pembangunan yang lebih sering menjadi jargon politik ketimbang realitas sehari-hari.

Di kota dzikir dan sholawat ini seolah telah terjadi banalisasi (menjadikan biasa) praktik korupsi dan masyarakat permisif atas korupsi. Dalam bahasa Haryatmoko korupsi terjadi mulai dari istana hingga pedesaan, sejak orang lahir sampai mati, dari tempat ibadah hingga ke toilet. Korupsi di Bangkalan bukan sekadar pelanggaran hukum; ia adalah gejala dari budaya politik yang telah lama mengakar, dimana kekuasaan lebih sering dilihat sebagai sumber patronase daripada pelayanan publik.

Ketika kekuasaan dijalankan demi keuntungan pribadi dan kelompok, masyarakat menjadi korban yang terperangkap dalam ketidakberdayaan struktural. Ketimpangan ini semakin diperparah oleh sistem pendidikan yang terpinggirkan, di mana sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas menjadi cerminan dari masa depan yang tertutup bagi anak-anak Bangkalan.

Dalam konteks ini, pembangunan sering kali hadir dalam bentuk proyek-proyek fisik yang megah, tetapi kosong dari substansi keberlanjutan. Jalan-jalan yang diperbaiki, jembatan yang dibangun, atau gedung-gedung pemerintahan yang megah, sering kali tidak memiliki hubungan nyata dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mereka berdiri sebagai monumen dari janji-janji politik yang tidak pernah benar-benar ditepati.

Dedikasi, legasi dan Prestasi

Hadirnya Penjabat (PJ) Bupati Prof. Dr. Arief M Edie di puncak kulminasi masalah, menjadi oase bagi Bangkalan dan banyak orang. Namun, harapan ini bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis apalagi dramatis; ia lahir dari sebuah komitmen untuk mengubah realitas yang penuh masalah dan menanamkan benih-benih perbaikan yang nyata. Dalam analisis sosiologis, perubahan yang dilakukan oleh PJ Bupati bukanlah sekadar kebetulan; ia adalah hasil dari kesadaran kritis terhadap akar masalah yang selama ini menggerogoti Bangkalan.

Dalam waktu yang relatif singkat, Arief M Edie telah membawa perubahan positif yang signifikan di Bangkalan. Salah satu prestasi yang patut diapresiasi adalah kemampuannya untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan memperjelas arah pembangunan Bangkalan. Keberhasilan ini ditandai dengan peningkatan yang signifikan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), yang kemudian mendapat pengakuan dari Universitas Trunojoyo Madura. Penghargaan ini bukan hanya pengakuan akademis, tetapi juga tanda bahwa reformasi yang dibawa oleh PJ Bupati telah berdampak nyata dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas pemerintahan.

Sementara dalam aspek efektivitas kepemimpinan dan inovasi, PJ Bupati Arief juga mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dengan dinobatkan sebagai Top Pembina BUMD 2024 oleh Majalah Top Business. Penghargaan ini tidak hanya mengakui kepemimpinan Arief dalam membina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bangkalan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kepemimpinannya mampu mendorong perusahaan daerah seperti Perusahaan Umum Daerah Air Minim (PUDAM) Sumber Sejahtera mencapai prestasi dalam kompetisi nasional.

Penghargaan yang diterima di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat membawa perubahan signifikan, bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan seperti yang dihadapi Bangkalan.

Prestasi Arief M Edie tidak hanya terbatas pada implementasi kebijakan lokal yang berorientasi pada reformasi. Salah satu pencapaian intelektual yang sangat relevan dengan kondisi Bangkalan adalah pengukuhan dirinya sebagai Profesor Kehormatan di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Pengukuhan ini menandakan pengakuan akademis terhadap kontribusi intelektualnya, khususnya dalam orasi ilmiahnya yang bertema “Kepemimpinan dalam Pencegahan Korupsi Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pemerintahan yang Berintegritas.”

Gagasan ini bukan hanya sebuah wacana akademik; ia mencerminkan visi dan komitmen PJ Bupati untuk membawa Bangkalan keluar dari lingkaran setan korupsi dan ketidakpastian hukum. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Arief M Edie adalah upaya untuk tidak hanya mengatasi masalah di permukaan, tetapi juga untuk merombak struktur mendasar yang telah lama membelenggu daerah ini. Dalam hal ini, PJ Bupati tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami pentingnya merombak struktur yang selama ini menjadi penghambat kemajuan.

AKD dukung penuh PJ Arief Pimpin Bangkalan

Dengan dasar dedikasi dan legasi yang dapat dipertanggungjawabkan di atas inilah Aliansi Kepala Desa (AKD) se-kabupaten Bangkalan memberikan dukungan penuh bagi PJ Bupati Prof. Dr. Arief M Edie untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Bangkalan dalam pemilihan mendatang. Dukungan dari Aliansi Kepala Desa ini mencerminkan harapan yang mendalam dari masyarakat untuk melanjutkan perubahan positif yang telah dimulai. Dukungan ini tidak hanya sebagai apresiasi atas kinerja gemilang yang telah ditunjukkan oleh Arief, tetapi juga sebagai simbol dari keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa reformasi yang telah berjalan tidak terhenti di tengah jalan.

Dukungan ini lahir dari kenyataan bahwa Bangkalan selama ini telah berada dalam lingkaran ketidakpastian dan tantangan yang kompleks, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik. Dalam situasi tersebut, hadirnya PJ Bupati Arief membawa angin segar dengan berbagai prestasi yang berhasil diraih, mulai dari pengakuan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), penghargaan nasional sebagai Top Pembina BUMD, dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Bangkalan telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.

Dukungan ini bukan hanya tentang melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin, tetapi juga tentang menjaga kontinuitas reformasi yang telah dimulai. Dukungan ini adalah suara dari masyarakat yang menginginkan agar visi dan misi yang telah dijalankan oleh Arief tidak terhenti, tetapi justru diperluas dan diperkuat.

Dalam konteks ini, desakan dari AKD dan berbagai elemen masyarakat agar Arief mencalonkan diri bukan hanya sekadar permintaan, tetapi sebuah mandat moral yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah mereka percayai. Mereka tidak ingin kembali ke masa di mana pemerintahan hanya menjadi alat kekuasaan bagi segelintir orang, tetapi ingin melihat Bangkalan berkembang dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi semua.

Sebagai penjaga stabilitas politik dan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri memiliki peran penting dalam menentukan arah kepemimpinan di setiap wilayah, termasuk Bangkalan. Mengingat prestasi dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh PJ Bupati Arief, maka dengan segala penghormatan, penulis sampaikan kembali apa yang menjadi permohonan AKD dan semua elemen Masyarakat Bangkakan agar Menteri Dalam Negeri dapat memberikan izin kepada Arief untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Bangkalan dalam pemilihan mendatang.

Permohonan ini didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan sosiologis yang kuat. Pertama, keberlanjutan reformasi yang telah dimulai oleh Arief sangat penting untuk menjaga momentum perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efektif. Keberhasilan yang diraih dalam memperbaiki MCP dan mendapatkan pengakuan sebagai Top Pembina BUMD bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi merupakan indikator penting dari adanya perubahan yang substansial dalam tata kelola daerah.

Kedua, dari sudut pandang pembangunan sosial, konsistensi dalam kepemimpinan akan membantu menghindari disrupsi dalam program-program yang telah berjalan. Setiap pergantian pemimpin berpotensi menghadirkan ketidakpastian yang bisa mengganggu keberlanjutan proyek pembangunan dan reformasi birokrasi. Dengan melanjutkan kepemimpinan Arief, Bangkalan dapat memastikan bahwa program-program vital tidak hanya diteruskan, tetapi juga ditingkatkan.

Terakhir, dari perspektif legitimasi dan partisipasi politik, memberikan izin kepada Arief untuk mencalonkan diri adalah langkah yang selaras dengan kehendak masyarakat Bangkalan yang telah secara jelas menyuarakan dukungan mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik ini adalah fondasi bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi. Dukungan yang luas dari AKD dan elemen masyarakat menunjukkan bahwa Arief telah mendapatkan kepercayaan publik, yang merupakan modal sosial berharga dalam menggerakkan perubahan yang lebih besar.

AKHIR KATA tulisan ini sekadar ingin mengajak semua pembaca khususnya Masyarakat Bangkalan untuk tidak hanya melihat perubahan sebagai sesuatu yang datang dari atas, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi dinamis antara kepemimpinan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif. Inilah saatnya bagi Bangkalan untuk menulis babak baru dalam sejarahnya, dan kepemimpinan PJ Bupati adalah salah satu kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah.

Penulis: Ulya ( Pengamat Politik)